Oleh: Abd. Maliki (Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung Timur)
Wakaf selama ini kerap dipahami secara sempit sebagai sebidang tanah untuk masjid atau kuburan. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam modern, wakaf adalah instrumen strategis yang mampu menjadi fondasi kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Di tengah geliat pembangunan nasional dan isu ketimpangan ekonomi, wakaf sejatinya menyimpan potensi besar namun sekaligus menghadapi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Data nasional menunjukkan betapa besarnya “raksasa tidur” bernama wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasi yang terkumpul masih jauh dari angka tersebut—bahkan belum menyentuh 2 persen dari potensi yang ada. Rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ini. Selain itu, dalam satu tahun terakhir, akumulasi aset wakaf nasional bahkan telah menembus Rp33 triliun, menunjukkan bahwa gerakan wakaf mulai bergerak, meski belum optimal.
Di sisi lain, Indonesia memiliki lebih dari 435 ribu lokasi tanah wakaf dengan dominasi pemanfaatan untuk masjid dan mushola (sekitar 65 persen), sementara pemanfaatan untuk sektor ekonomi produktif masih di bawah 5 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa orientasi wakaf masih cenderung konsumtif, belum sepenuhnya produktif.
Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan realitas di Belitung Timur. Potensi wakaf sangat besar, baik dari sisi aset tanah maupun semangat keagamaan masyarakat yang relatif kuat. Namun, persoalan klasik seperti belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, lemahnya kapasitas nazhir (pengelola wakaf), serta minimnya inovasi pengelolaan masih menjadi hambatan utama.
Di sinilah pentingnya membaca wakaf tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membutuhkan tata kelola profesional. Wakaf harus dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Lebih jauh, isu wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari konteks moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan nilai keseimbangan, keadilan, dan inklusivitas. Dalam praktiknya, wakaf seharusnya menjadi sarana memperkuat harmoni sosial, bukan justru memicu konflik.
Tidak sedikit kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf muncul akibat kurangnya pemahaman hukum, lemahnya administrasi, hingga tarik-menarik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, wakaf dapat berubah dari instrumen ibadah menjadi sumber konflik sosial. Di sinilah moderasi beragama diuji: apakah umat mampu menjaga amanah wakaf dengan bijak, adil, dan mengedepankan kemaslahatan bersama?
Dalam konteks Belitung Timur yang dikenal dengan kerukunan sosialnya, wakaf sejatinya dapat menjadi perekat harmoni antarumat. Wakaf tidak harus selalu eksklusif dalam bentuk fisik seperti masjid, tetapi bisa dikembangkan menjadi program sosial yang inklusif seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan (green waqf).
Sayangnya, literasi wakaf di masyarakat masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep wakaf uang, wakaf produktif, atau bahkan mekanisme dasar pengelolaan wakaf. Wakaf masih dipersepsikan sebagai amal “orang kaya” atau sesuatu yang bersifat tradisional.
Padahal, dengan perkembangan teknologi, wakaf kini dapat dilakukan secara digital dengan nominal yang sangat terjangkau. Ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam gerakan wakaf. Namun tanpa edukasi yang masif, peluang ini akan sulit dimanfaatkan secara optimal.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif. Pertama, penguatan literasi wakaf melalui edukasi publik yang terintegrasi, melibatkan Kementerian Agama, BWI, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Kedua, peningkatan kapasitas nazhir agar mampu mengelola wakaf secara profesional dan produktif. Ketiga, percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk mencegah konflik di kemudian hari. Keempat, pengembangan inovasi wakaf produktif yang berbasis potensi lokal Belitung Timur, seperti sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Yang tidak kalah penting, wakaf harus ditempatkan dalam kerangka moderasi beragama. Artinya, pengelolaan wakaf harus mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bersama, serta menjauhi eksklusivisme dan konflik kepentingan.
Wakaf bukan sekadar soal aset, tetapi tentang amanah dan peradaban. Ia adalah jembatan antara spiritualitas dan kesejahteraan sosial. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan umat, dari kemiskinan hingga ketimpangan sosial.
Belitung Timur memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan wakaf sebagai instrumen pembangunan berbasis nilai-nilai moderasi beragama. Namun tanpa kesadaran kolektif dan penguatan literasi, potensi besar tersebut hanya akan tetap menjadi “raksasa tidur” yang tak pernah benar-benar bangun.
Kini, pertanyaannya sederhana: apakah kita akan membiarkan wakaf tetap menjadi simbol, atau mengubahnya menjadi kekuatan nyata bagi kesejahteraan umat?
Jawabannya ada pada kita semua.
