Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi

Berikut Syarat Pelimpahan Nomor Porsi

1. Surat Permohonan Pelimpahan Nomor Porsi;
2. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Salinan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (untuk jemaah meninggal dunia) atau surat keterangan dari rumah sakit pemerintah (untuk jemaah sakit permanen);
4. Asli bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih;
5. Asli surat pendaftaran pergi haji (SPPH);
6. Asli surat kuasa penunjuk pelimpahan nomor porsi bermaterai yang ditandatangani oleh suami, istri,ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana format terlampir;
7. Asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi bermaterai sebagaimana format terlampir;
8. Fotokopi KTP jemaah meninggal dunia/sakit permanen;
9. Fotokopi Kartu Keluarga jemaah meninggal dunia/sakit permanen;
10. Fotokopi KTP penerima pelimpahan nomor porsi;
11. Fotokopi Kartu Keluarga penerima pelimpahan nomor porsi;
12. Fotokopi Akta Nikah penerima pelimpaahn nomor porsi;
13. Fotokopi Akta Kelahiran penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukan aslinya;
14. Fotokopi rekening tabungan haji jemaah meninggal dunia/sakit permanen;
15. Fotokopi rekening tabungan penerima pelimpahan nomor porsi (BANK yang sama).

Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen Kini Bisa digantikan Keluarga Lain

-Sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

-Kepdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen

-SE Kemenkes No.02.01/MENKES/33/2020 Tentang kategori Sakit Permanen Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

Pelimpahan Nomor Porsi diberlakukan Bagi Jemaah haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen

Ketentuan Pelimpahan Nomor Porsi : “Pelimpahan Nomor Porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa dan telah mendapatkan persetujuan semua ahli waris”.